tata cara mendirikan koperasi

TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Sebelum mengetahui syarat pendirian koperasi, akan diulas beberapa hal mengenai pondasi utama yaitu perundang-undangan yang membahas koperasi :

[if !supportLists]  [endif]Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992:

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi terbagi atas dua yakni:

1.    Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.

2. Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

HAL - HAL YANG DIBICARAKAN DALAM RAPAT

* Tujuan mendirikan koperasi

* Kegiatan usaha yang hendak dijalankan

* Persyaratan menjadi anggota

* Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib

* Memilih nama-nama pendiri koperasi

* Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi

* Menyusun anggaran dasar

TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR

Apabila penyusunan anggaran dasar tidak mungkin disusun bersama-sama seluruh peserta rapat, dapat ditempuh:

1.    Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh anggota

 1.    Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh anggota

2. Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya :

a. Nama dan tempat kedudukan koperasi

b. Persyaratan menjadi anggota

c. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib

d. Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas

e. Kegiatan usaha

f. Ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha

g. Ketentuan mengenai sanksi

3. Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang :

a. Daftar nama pendiri

b. Nama dan tempat kedudukan koperasi

c. Ketentuan mengenai keanggotaan

d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

e. Ketentuan mengenai rapat anggota

f. Ketentuan mengenai pengelolaan

g. Ketentuan mengenai permodalan

h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi

i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha

j. Ketentuan mengenai sangsi.

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Permohonan disampaikan kepada :

LAMPIRAN PERMOHONAN

Koperasi Primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam.

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup

2. Berita acara pembentukan koperasi

3. Surat bukti penyetoran modal

4. Neraca awal kegiatan usaha

5. Rencana kerja awal kegiatan usaha

6. Daftar hadir rapat pembentukan

7. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup

2. Berita acara pembentukan koperasi

3. Surat bukti penyetoran modal.

4. a. Neraca awal khusus unit simpan pinjam per...

b. Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam

5. a. Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam

b. Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :

* Rencana penghimpunan dana simpanan

* Rencana pemberian pinjaman

* Rencana penghimpunan modal sendiri

* Rencana modal pinjaman

* Rencana pendapatan dan beban

* Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya

6. Daftar hadir rapat pembentukan

7. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam

8. Daftar sarana kerja yang telah disiapkan

9. Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan pinjam

10. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

KOPERASI SIMPAN PINJAM

1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup

2. Berita acara rapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

3. Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-

4. Neraca awal per tanggal pendirian koperasi

5. Rencana awal kegiatan usaha meliputi :

a. Rencana penghimpunan dana simpanan

b. Rencana pemberian pinjaman

c. Rencana penghimpunan modal sendiri

d. Rencana modal pinjaman

e. Rencana pendapatan dan beban

f. Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya.

6. Daftar hadir rapat pembentukan

7. Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran

a. Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam

b. Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang

c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan

8. Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan

9. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri.

PENERIMA PERMOHONAN OLEH PEJABAT

Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki.

PENELITIAN PERMOHONAN OLEH PEJABAT

1. Secara administratif

2. Penelitian lapangan.

Pengesahan Badan Hukum

1  Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat, dengan melampirkan:

◦                      2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi).

◦                      Berita Acara Rapat Pembentukan.

◦                      Surat bukti penyetoran modal.

◦                      Rencana awal kegiatan usaha.

2  Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

◦                      Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.

◦                      Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.

◦                      Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

3  Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

4  Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

5  Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

6  Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

7  Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

•    daftar nama pendiri;

•    nama dan tempat kedudukan;

•    maksud dan tujuan serta bidang usaha;

•    ketentuan mengenai keanggotaan;

•    ketentuan mengenai Rapat Anggota;

•    ketentuan mengenai pengelolaan;

•    ketentuan mengenai permodalan;

•    ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

•    ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

ketentuan mengenai sanksi.